Sudaryono Disorot Usai Mutasi Korwil ke Papua, Publik Pertanyakan Alasan Penyebutan Wilayah Timur

PresGoNews.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, kembali menjadi sorotan publik setelah cuplikan video rapat internal BGN viral di media sosial. Dalam video tersebut, Sudaryono menegur Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Kayong Utara, Adi Arvianto, yang disebut kedapatan bermain handphone saat rapat berlangsung. Teguran itu kemudian berlanjut dengan instruksi agar Adi Arvianto dipindahkan ke Papua dan diberikan sanksi disiplin.

Baca juga: Sudaryono Tancap Gas Benahi Badan Gizi Nasional, Tata Kelola MBG Jadi Prioritas

Dalam rekaman rapat yang beredar, Sudaryono menyebut nama Adi Arvianto secara langsung di hadapan peserta rapat.

“Korwil Kabupaten Kayong Utara, Adi Arvianto. Saya kasih penjelasan, dia main handphone itu. Tolong dicatat. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua, segera,” ujar Sudaryono.

Ia juga meminta tim yang menangani sumber daya manusia untuk mengevaluasi peserta rapat yang dinilai tidak fokus. Menurutnya, pegawai yang hanya menitipkan absensi atau tidak mengikuti rapat dengan serius harus diberikan teguran. Bahkan, Sudaryono meminta agar Adi Arvianto diberikan Surat Peringatan (SP) dan menegaskan bahwa apabila telah menerima tiga kali surat peringatan, pegawai tersebut dapat diberhentikan.

Papua bukan hukuman, tapi wilayah dengan tantangan besar

Ketegasan Sudaryono memang mendapat dukungan dari sebagian masyarakat karena dinilai menunjukkan keseriusan dalam membangun budaya kerja yang disiplin. Namun, yang justru ramai diperbincangkan publik bukanlah sanksinya, melainkan penyebutan Papua sebagai lokasi mutasi.

Banyak warganet mempertanyakan alasan pemindahan tersebut dan menilai penyebutan Papua berpotensi memunculkan anggapan bahwa wilayah paling timur Indonesia itu dijadikan “tempat pembuangan” bagi pegawai yang bermasalah.

Padahal, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari BGN yang menyebut Papua sebagai daerah hukuman. Jika melihat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Papua justru menjadi salah satu wilayah dengan tantangan yang lebih besar dibandingkan banyak daerah lain.

Kondisi geografis yang luas, akses distribusi yang tidak mudah, hingga kebutuhan pengawasan program yang lebih intensif membuat penugasan di Papua membutuhkan aparatur yang memiliki kedisiplinan tinggi dan siap bekerja di lapangan.

Komitmen Sudaryono sendiri terhadap keberhasilan Program MBG sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan bahwa Presiden menunjuk Sudaryono karena telah terlibat sejak awal dalam penyusunan program tersebut.

“Sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini, beliau juga bersama-sama kami berdiskusi dan menggagas bagaimana teknis pelaksanaan program tersebut,” ujar Prasetyo Hadi pada Rabu (22/7).

Baca juga: Sudaryono Resmi Pimpin BGN, Langsung Tancap Gas Perkuat Program MBG

Hingga berita ini ditulis, Badan Gizi Nasional belum mengeluarkan klarifikasi resmi terkait polemik penyebutan Papua dalam instruksi mutasi tersebut. Meski begitu, perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa publik tidak hanya menyoroti pentingnya penegakan disiplin pegawai, tetapi juga berharap penyampaian sanksi dilakukan dengan pilihan kata yang tidak menimbulkan stigma terhadap daerah tertentu.