PresGoNews.com, Jakarta – Rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 tengah ramai dibicarakan. Pemerintah menyiapkan skema ini agar subsidi BBM lebih tepat sasaran. Namun, di tengah wacana tersebut, muncul cerita warga yang merasa penghasilannya tidak tinggi tetapi justru tercatat dalam desil tinggi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pembatasan Pertalite berdasarkan desil belum diterapkan. “Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil saat menghadiri The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8).
Baca juga: Beberapa SPBU Pertamina Dikabarkan Sudah Tidak Menjual Pertalite, Berikut Penjelasan dari Pertamina
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah berencana melakukan pembatasan secara bertahap untuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi, termasuk desil 9 dan 10. Pemerintah juga masih membenahi data sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Di sinilah persoalan desil menjadi menarik. Banyak orang mengira desil secara langsung menunjukkan besarnya penghasilan. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan hal tersebut tidak tepat.

Dalam keterangan resminya pada Sabtu (22/8), BPS menyatakan, “desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga.” BPS menjelaskan bahwa desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Jadi, masuk desil 9 atau 10 tidak otomatis berarti seseorang punya gaji besar. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik keluarga secara bersama-sama. Karena itu, seseorang dengan penghasilan yang sedang rendah tetap bisa berada di desil tinggi apabila keseluruhan kondisi sosial ekonominya menempatkannya pada posisi tersebut.
Baca juga: Harga Tiga Jenis BBM Pertamina Turun per 1 Juli 2026, Pengguna Kendaraan Bisa Sedikit Bernapas Lega
BPS juga menjelaskan satu indikator saja tidak langsung menentukan desil. Data yang digunakan diproses menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Karena itu, warga yang merasa desilnya tidak sesuai kondisi sekarang tidak serta-merta berarti sistemnya salah. Data DTSEN memang terus diperbarui agar kondisi masyarakat bisa tergambar lebih akurat. Pemerintah sendiri masih melakukan pembenahan data sebelum pembatasan Pertalite benar-benar diterapkan.