KDM Pakai Uang Pribadi untuk Sayembara Tangkap Begal, Yusril dan Pigai Soroti Cara Penanganannya

PresGoNews.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM kembali membuat gebrakan dalam upayanya menghadapi aksi kejahatan jalanan. Kali ini, KDM menggelar sayembara bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan lainnya. Hadiah yang disiapkan pun cukup besar, mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta.

Baca juga: Kaesang Siap Maju dari Dapil Jateng V pada Pemilu 2029

KDM menegaskan, hadiah tersebut berasal dari dana pribadinya dan bukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Enggak, dari saya dulu saja (uangnya),” ujar Dedi di kawasan Arcamanik, Bandung, Jumat (24/7), dikutip dari ANTARA pada Sabtu (25/7).

Sayembara ini bukan berarti warga bebas mengejar atau menghakimi pelaku sesuka hati. KDM justru menyebut program tersebut sebagai cara untuk mendorong masyarakat menyerahkan pelaku kepada polisi dalam kondisi hidup. Menurutnya, imbalan tersebut diharapkan bisa mengurangi aksi main hakim sendiri yang selama ini kerap terjadi saat warga menangkap pelaku kejahatan.

“Logikanya sederhana. Misalnya ada maling motor, jangan digebuki sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, tidak usah digebuki sampai mati, lumayan Rp10 juta kalau diantarkan,” kata KDM pada Jumat (24/7).

Namun, gagasan tersebut mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia meminta penanganan begal tetap mengutamakan proses hukum dan mendorong kepolisian meningkatkan patroli di wilayah rawan kejahatan.

Baca juga: Ayah Tak Sengaja Membegal Anak Kandung di Medan, Kebenarannya Belum Terverifikasi

“Mereka harus ditangkap hidup-hidup, diadili secara adil, dan dijatuhi hukuman yang setimpal oleh pengadilan,” ujar Yusril pada Minggu (26/7).

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai juga menekankan pentingnya menangkap pelaku kejahatan dalam keadaan hidup agar dapat diproses sesuai hukum. Polemik ini pun memperlihatkan perbedaan pendekatan antara KDM yang mendorong partisipasi warga melalui sayembara dan pihak yang menilai penegakan hukum tetap harus menjadi fokus utama.