Kemenkeu Purbaya Copot Dua Pejabat Kementerian Keuangan Akibat Kesalahan Data Restitusi Pajak

PresGoNews.com, Jakarta – Langkah tegas diambil oleh Purbaya Yudhi Sadewa setelah menemukan ada yang “nggak beres” dalam pelaporan data keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dua pejabat langsung dicopot dari jabatannya gara-gara memberikan data yang tidak akurat, khususnya terkait restitusi pajak. Keputusan ini jadi bukti kalau urusan data di sektor keuangan negara itu bukan hal yang bisa dianggap santai.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.488 Triliun per Februari 2026, Masih Aman?

Awalnya, laporan internal menyebutkan nilai restitusi pajak masih dalam batas wajar. Tapi setelah dicek lebih dalam, realisasinya justru melonjak cukup jauh dari angka yang dilaporkan. Perbedaan ini jelas bikin kaget, apalagi data tersebut sudah sempat dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Di titik ini, masalahnya bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepercayaan terhadap sistem pelaporan.

Dalam pernyataan resminya, Purbaya mengaku kalau data yang ia terima sebelumnya memang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Data yang saya terima sebelumnya tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya pada Senin (5/5).

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa kesalahan informasi bisa berdampak langsung ke arah kebijakan negara.

Sorotan utama dalam kasus ini ada di restitusi pajak, terutama dari sektor industri seperti batu bara. Nilainya nggak main-main, bahkan dalam beberapa temuan bisa mencapai sekitar Rp25 triliun. Angka sebesar itu jelas punya dampak besar terhadap keuangan negara, apalagi kalau pengelolaannya tidak transparan dan datanya tidak sinkron.

Perbaikan sistem agar tidak terjadi kesalahan berulang

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa ada kelemahan dalam sistem pelaporan internal. Mulai dari kurangnya sinkronisasi antar unit sampai validasi data yang belum maksimal. Hal inilah yang akhirnya membuat informasi yang sampai ke pimpinan jadi tidak akurat. Dari situ, diputuskan dua pejabat harus dicopot sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus peringatan keras.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Tahan Banting di Tengah Badai Global, Tetap Tumbuh dan Percaya Diri

Nggak berhenti di situ, Kementerian Keuangan juga langsung bergerak melakukan evaluasi besar-besaran. Audit investigatif dilakukan untuk menelusuri aliran data, sekaligus memastikan kejadian serupa nggak terulang lagi. Sistem pengawasan pun bakal diperketat supaya setiap laporan yang masuk benar-benar valid.

“Ke depan, kami memastikan tidak ada lagi kesalahan informasi dalam laporan keuangan negara,” tegas Purbaya pada Selasa (6/5).

Kasus ini jadi pengingat kalau di balik angka-angka yang terlihat “biasa”, ada tanggung jawab besar yang harus dijaga. Dalam pengelolaan keuangan negara, data bukan sekadar angka, tapi fondasi utama buat bikin keputusan yang tepat.