PresGoNews.com, Jakarta – Tuntutan agar pekerja bergaji hingga Rp7,5 juta sebulan Bebas Pajak Penghasilan mulai menjadi sorotan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendorong pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
Usulan tersebut disampaikan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, pada Selasa (3/11). Menurutnya, batas PTKP saat ini sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan upah dan meningkatnya kebutuhan hidup pekerja.
Baca juga: Pajak Digital di Indonesia Makin Berkembang, Begini Cara Kerja dan Dampaknya bagi Konsumen
Said Iqbal menilai batas PTKP sebesar Rp4,5 juta sudah kurang relevan dengan kondisi upah pekerja saat ini. Pasalnya, upah minimum di sejumlah daerah sudah melampaui angka tersebut. Karawang dan Bekasi, misalnya, memiliki upah minimum sekitar Rp5,9 juta, sedangkan Jakarta berada di kisaran Rp5,8 juta.
Buruh juga menyoroti penghasilan tambahan seperti uang lembur, bonus, dan tunjangan hari raya (THR) yang dapat memengaruhi perhitungan pajak. Karena itu, kenaikan PTKP diharapkan bisa memberikan ruang finansial lebih besar sekaligus menjaga daya beli pekerja.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah membahas keringanan pajak bagi pekerja melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa insentif tersebut direncanakan berlanjut pada 2027 dan menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja.
“Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7 setengah juta pekerja,” ujar Airlangga pada Rabu (30/9).
Insentif tersebut direncanakan menyasar pekerja dari berbagai sektor dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Baca juga: Pajak E-Commerce Mulai 1 Oktober, Seller Marketplace Bersiap Hadapi PPh 22
Meski begitu, usulan kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. Rencana ini masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
Perlu dipahami, kenaikan PTKP berbeda dengan insentif PPh 21 DTP. Keduanya memiliki mekanisme perpajakan yang tidak sama.
Jika usulan buruh disetujui, kebijakan Bebas Pajak Penghasilan bagi pekerja bergaji hingga Rp7,5 juta diharapkan dapat membantu menjaga kesejahteraan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.