Raffi Ahmad Disorot soal Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar, KPK Telaah Temuan ICW

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam unggahan videonya di Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad | Foto: Kompas.com

PresGoNews.com, Jakarta – Nama Raffi Ahmad kembali menjadi perhatian publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut tercatat mendapatkan delapan paket pekerjaan dari dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026.

Berdasarkan temuan ICW, lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026. Total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14,69 miliar.

Baca juga: Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco, Kok Bisa? Publik Ramai Pertanyakan Proses Penunjukannya

Pekerjaan ini mencakup penayangan konten melalui Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment, termasuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW menyoroti proses pengadaan tersebut karena diduga mengarah pada satu penyedia jasa. Selain itu, muncul perhatian mengenai potensi konflik kepentingan mengingat Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus memiliki keterkaitan dengan perusahaan penerima pekerjaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya akan menelaah temuan tersebut. “Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” ujar Budi pada Selasa (10/11), sebagaimana diberitakan ANTARA pada Rabu (11/11).

RANS dan KKP berikan klarifikasi

Menanggapi polemik tersebut, RANS memberikan penjelasan melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menyatakan bahwa kerja sama dengan pemerintah dilakukan secara profesional melalui mekanisme pengadaan yang berlaku, termasuk Inaproc dan e-Katalog.

RANS juga menjelaskan bahwa nilai kontrak tidak hanya mencakup unggahan media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer, hingga kegiatan promosi.

Baca juga: Rafi Ahmad Turun ke Lokasi Kecelakaan Kereta Bekasi, Pantau Evakuasi

Di sisi lain, KKP menyebut kerja sama publikasi tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menyosialisasikan program prioritas kementerian. Pemilihan mitra dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut.

Hingga kini, KPK masih menelaah temuan ICW. Belum ada kesimpulan bahwa Raffi Ahmad maupun RANS melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu, publik perlu menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut agar persoalan ini dapat dilihat secara objektif dan tidak berhenti pada dugaan semata.

Berita Seimbang, Wawasan Global!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga