Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Usai Terbukti Terlibat Kasus Penyadapan Prabowo

Irjen Eko Hadi Santoso | Foto: Owntalk

PresGoNews.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berlangsung di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

Baca juga: Prabowo Bahas Penyadapan Presiden Bersama 10 Mantan Kapolri di Hambalang

Pemecatan ini menjadi perkembangan penting dalam kasus yang turut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Eko dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan fasilitas teknologi milik Polri untuk kegiatan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Sidang etik berlangsung selama sembilan jam

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, majelis etik menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko, yakni sanksi etika dan administratif.

“Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo pada, Selasa (17/11).

Sidang tersebut berlangsung sekitar sembilan jam sejak pukul 09.00 WIB. Sebanyak sembilan saksi turut dihadirkan, termasuk saksi yang memberikan keterangan meringankan bagi Eko.

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik menduga fasilitas teknologi kepolisian digunakan untuk mengakses sejumlah nomor telepon tanpa dasar hukum dan prosedur yang semestinya.

Selain Irjen Eko Hadi, perkara ini juga menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Baca juga: Penyadapan Presiden Prabowo Terungkap, Empat Perwira Polri Jadi Tersangka

Sebelumnya, Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH pada 10 November. Sementara itu, Eko dikabarkan mengajukan banding atas keputusan pemecatan tersebut.

Perkembangan ini membuat kasus penyadapan Prabowo semakin menjadi sorotan publik. Pasalnya, perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan fasilitas kepolisian, tetapi juga melibatkan sejumlah nama besar di lingkungan Polri.

Berita Seimbang, Wawasan Global!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga