PresGoNews.com, Jakarta – Perkembangan teknologi membuat aktivitas ekonomi digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari berlangganan layanan streaming, membeli aplikasi, hingga menggunakan perangkat lunak berbayar, semuanya menjadi bagian dari transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan. Karena itu, Pajak Digital menjadi salah satu kebijakan yang terus dikembangkan pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan teknologi.
Baca juga: Pajak E-Commerce Mulai 1 Oktober, Seller Marketplace Bersiap Hadapi PPh 22
Di Indonesia, pemungutan pajak atas produk dan jasa digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah berlaku sejak 1 Juli 2020. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi digital, termasuk layanan yang disediakan perusahaan luar negeri.

Perkembangan terbaru hadir melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai diterapkan pada 25 September 2026. Sistem ini melengkapi mekanisme PPN PMSE untuk membantu menjangkau transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan pemungutan pajak dengan perkembangan transaksi digital dan sistem pembayaran. Pernyataan tersebut disampaikan Bimo pada, Kamis (1/10).
Dalam pelaksanaannya, informasi dari sistem pembayaran digunakan untuk membantu mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. Pada tahap awal, pemerintah melibatkan enam penerbit atau issuer, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan LinkAja.
Baca juga: Pajak Kendaraan Bensin vs Listrik Bakal Dibedakan, Ini Arah Baru dari Bahlil
Perlu dipahami, SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan tidak menambah tarif PPN. Sistem ini juga tidak berarti seluruh transaksi luar negeri, seperti transfer uang pribadi, otomatis dikenakan pajak. Transaksi yang PPN-nya sudah dipungut melalui mekanisme PMSE tidak seharusnya dikenakan pemungutan kembali atas transaksi yang sama.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, memperkuat kepatuhan, serta menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara bagi aktivitas ekonomi digital. Bagi konsumen, penting untuk memperhatikan rincian tagihan ketika membeli layanan digital dari luar negeri agar memahami komponen pajak yang dikenakan.