MUI Resmi Tetapkan Vape Haram, Pemerintah Diminta Susun Aturan Pelarangan

MUI Resmi Menetapkan Vape sebagai Haram

PresGoNews.com, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11) dan dipublikasikan melalui laman resmi MUI pada Senin (9/11). Ketetapan ini mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape.

Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa Vape Haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Baca juga: Wacana Larangan Vape di Indonesia Makin Serius, Pemerintah Perketat Regulasi di 2026

MUI juga menegaskan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi zat terlarang hukumnya haram. Begitu pula dengan kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik tersebut.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” demikian pernyataan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, dalam keterangan resmi MUI Digital pada Senin (9/11).

Temuan zat berbahaya 

MUI Haramkan Vape
Bahaya Vape bagi Kesehatan, 35 Negara Melarang | Foto: Prohealth.id

Sebelum fatwa diterbitkan, BPOM mengungkap temuan etomidate dan ketamin dalam sejumlah sampel cairan vape. Informasi tersebut disampaikan melalui pemberitaan resmi MUI pada Rabu (4/11).

Etomidate merupakan obat bius yang digunakan dalam tindakan medis, sedangkan ketamin juga memiliki penggunaan medis dengan pengawasan tenaga kesehatan. Temuan ini menjadi perhatian karena kedua zat tersebut berpotensi disalahgunakan. Meski begitu, bukan berarti seluruh cairan vape mengandung kedua zat tersebut.

Baca juga: MUI Siapkan RUU Pidana LGBT, Dorong DPR Hentikan Normalisasi Perilaku Menyimpang

MUI turut merekomendasikan Presiden dan DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

Meski begitu, fatwa MUI tidak otomatis menjadi larangan pidana nasional. Pemerintah sebelumnya telah mengatur rokok elektronik melalui PP Nomor 28 Tahun 2024, termasuk pembatasan penjualan kepada kelompok usia tertentu dan pengawasan peredarannya.

Fatwa Vape Haram sendiri mulai berlaku sejak ditetapkan pada 6 November. Kini, perhatian tertuju pada langkah pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi MUI terkait pengaturan rokok elektrik di Indonesia.

Berita Seimbang, Wawasan Global!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga