PresGoNews.com, Jakarta – Tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis di luar negeri ternyata bisa menjadi awal petaka. Sebanyak 58 warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan sebagai Tentara Bayaran Rusia. Kasus ini berhasil diungkap Bareskrim Polri bersama sejumlah kepolisian daerah
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangani lima laporan polisi dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, dua tersangka merupakan warga negara Rusia dan satu lainnya warga negara Ukraina.
Baca juga: KRI Canopus-936 Tiba di Indonesia, Langkah Baru Perkuat Misi Penyelamatan Kapal Selam Nasional
Para pelaku diduga memanfaatkan media sosial, grup lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan untuk mencari calon korban. Mereka menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta. Sementara itu, gaji bulanan yang dijanjikan mencapai 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.
Awalnya, calon korban ditawari pekerjaan sipil seperti bidang logistik, pengamanan perbatasan, dan pembangunan pertahanan. Namun, setelah tiba di Rusia, pekerjaan yang dijanjikan ternyata berbeda. Mereka justru diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran.

Fakta lain yang terungkap cukup memprihatinkan. Dalam salah satu perkara, korban hanya menjalani pelatihan selama satu bulan sebelum berpotensi dikirim ke wilayah konflik bersenjata. Bahkan, terdapat korban yang diberangkatkan menggunakan visa turis, bukan visa kerja.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut mencakup 58 korban dari lima laporan polisi, ujar Nurul pada Senin (2/11).
Baca juga: Polisi Evakuasi Perempuan Korban Penculikan KKB Setelah 20 Hari di Hutan
Dari keseluruhan korban, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang diduga melibatkan pihak dalam dan luar negeri.
Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri. Jangan sampai iming-iming gaji besar justru membawa seseorang masuk ke dalam jaringan perdagangan orang dan menghadapi risiko di wilayah konflik.