20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, Ada Investor Malaysia dan Singapura

PresGoNews.com, Jakarta – Penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki babak baru. Bareskrim Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka setelah mengusut 104 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.

Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10).

Baca juga: Pemerintah Indonesia Masih Belum Menetapkan Karhutla Sumatra dan Kalimantan sebagai Bencana Nasional

Asep menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Ia menyebut Polri akan menindak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian, karena perbuatannya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat.

Dari 20 perusahaan yang ditetapkan sebagai Tersangka Karhutla, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Keempat perusahaan tersebut berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Perusahaan tersebut terdiri atas PT HKI dan PT AI yang bermodal Singapura, PT RKA dari Malaysia, serta PT API dari Korea Selatan. Sementara itu, 16 perusahaan lainnya merupakan korporasi dalam negeri.

Polri juga mencatat 97 korporasi lainnya telah masuk tahap penyidikan. Dari jumlah tersebut, 22 perusahaan memiliki modal asing, termasuk investor dari Malaysia, Singapura, Inggris, China, Jepang, dan Korea Selatan.

WALHI desak Polri buka identitas perusahaan

Perkembangan ini mendapat perhatian WALHI Region Kalimantan. Melalui siaran pers pada Sabtu (31/10), organisasi lingkungan tersebut mendesak Polri agar membuka identitas lengkap 20 korporasi, termasuk grup usaha dan pemilik manfaat akhirnya.

WALHI menilai pengumuman jumlah perusahaan saja belum cukup. Masyarakat juga perlu mengetahui siapa saja pihak yang berada di balik perusahaan tersebut agar proses penegakan hukum bisa diawasi secara terbuka.

Selain itu, WALHI meminta penyidik mengusut keterlibatan direksi dan komisaris apabila ditemukan bukti bahwa mereka turut bertanggung jawab dalam perkara karhutla.

Selain menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka, Bareskrim Polri juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 perusahaan. Rekomendasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kebakaran berulang, sumber api dari wilayah konsesi, serta fasilitas pengendalian kebakaran yang tidak memadai.

Baca juga: Karhutla Indonesia Jadi Sorotan Regional, Malaysia dan Brunei Dorong Mekanisme ASEAN

WALHI turut mendorong agar perusahaan yang terbukti bertanggung jawab tidak hanya menerima sanksi pidana, tetapi juga diwajibkan membiayai pemulihan ekosistem gambut dan lingkungan yang terdampak.

Dengan demikian, penanganan Tersangka Karhutla diharapkan tidak berhenti pada penetapan status hukum. Transparansi identitas perusahaan, pertanggungjawaban jajaran pengelola, hingga pemulihan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian kasus ini.

Berita Seimbang, Wawasan Global!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga