PresGoNews.com, Jakarta – Jagat media sosial lagi diramaikan dengan kabar soal dugaan suntikan dana Rp28 triliun dari seorang taipan Yahudi kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Narasi yang beredar bahkan menyebut dana tersebut berasal dari dokumen yang dibocorkan media India dan disebut memiliki tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Aksi Jahit Mulut Warnai Kunjungan Prabowo ke Lampung, Jadi Simbol Kritik terhadap Pemerintah
Isu ini langsung menarik perhatian publik karena angkanya fantastis dan narasinya cukup sensasional. Namun, setelah ditelusuri, hingga saat ini belum ada laporan investigasi dari media arus utama India maupun dokumen resmi yang bisa membuktikan klaim tersebut.
Informasi yang banyak dikaitkan dengan isu ini justru mengarah pada aktivitas Open Society Foundations (OSF), organisasi filantropi yang didirikan oleh George Soros. Organisasi ini memang dikenal memiliki program hibah untuk berbagai kegiatan masyarakat sipil di banyak negara, termasuk yang berkaitan dengan demokrasi, pendidikan, hingga hak asasi manusia.
Melalui laman resminya, OSF menjelaskan tujuan organisasinya secara terbuka. Mereka menyatakan, “The Open Society Foundations work to build vibrant and inclusive democracies whose governments are accountable to their people,” yang berarti organisasi tersebut bekerja untuk membangun demokrasi yang inklusif dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, ujar Open Society Foundations pada, Selasa (23/6).
Pada laman yang sama, OSF juga menjelaskan bahwa mereka rutin memberikan hibah kepada berbagai kelompok dan individu yang memiliki visi sejalan dengan nilai-nilai organisasi.
“Every year, the Open Society Foundations give grants to a diverse array of groups and individuals who promote our values,” tulis Open Society Foundations pada, Selasa (23/6).
Sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya aliran dana sebesar Rp28 triliun kepada LSM di Indonesia ataupun bukti bahwa pendanaan tersebut bertujuan menjatuhkan pemerintahan. Karena itu, di tengah derasnya informasi di media sosial, penting untuk tetap mengandalkan sumber resmi dan melakukan cek fakta sebelum ikut menyebarkan sebuah narasi. Dengan begitu, ruang digital bisa tetap dipenuhi informasi yang akurat, bukan sekadar isu yang viral sesaat.