Proyek Gedung DPR MA di IKN Dikebut, Target Rampung 2028 dan Jadi Pusat Politik Baru

PresGoNews.com, Jakarta – Pembangunan kompleks gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut pemerintah dan diproyeksikan rampung pada 2028. Proyek ini bukan sekadar bangun gedung baru, tapi jadi bagian dari langkah besar memindahkan pusat politik Indonesia ke Kalimantan Timur. Nantinya, gedung DPR, DPD, MPR, hingga Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) akan terpusat dalam satu kawasan yang terintegrasi.

Baca juga: Prabowo Terbang ke Moskow, Diplomasi Energi dan Geopolitik Jadi Sorotan Global

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan proyek ini tetap jalan dan tidak kena dampak efisiensi anggaran pemerintah. Ia menegaskan bahwa pembangunan tetap jadi prioritas nasional. “Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan proyek pada, Sabtu (11/4).

Kalau dilihat lebih dalam, proyek ini punya makna besar. Pemerintah ingin menciptakan pusat pemerintahan yang nggak cuma modern, tapi juga lebih merata secara geografis. Selama ini, hampir semua aktivitas politik dan hukum terpusat di Jakarta. Dengan adanya IKN, harapannya distribusi kekuasaan jadi lebih seimbang dan tidak lagi Jawa-sentris.

Kawasan legislatif dan yudikatif dibangun terintegrasi dalam satu area

Dari sisi pembangunan, kawasan legislatif akan diisi gedung DPR, DPD, MPR, serta gedung paripurna yang bakal jadi titik utama sidang kenegaraan. Sementara itu, kawasan yudikatif akan menampung gedung MA dan MK lengkap dengan fasilitas pendukung seperti plaza keadilan dan ruang publik lainnya. Konsepnya dibuat menyatu supaya koordinasi antar lembaga negara bisa lebih efektif.

Soal progres, saat ini proyek masih berada di tahap awal. Pekerjaan seperti pembersihan lahan sudah berjalan, sementara desain akhir masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum masuk ke tahap konstruksi besar-besaran. Artinya, semuanya masih dalam fase persiapan, tapi arahnya sudah jelas.

Baca juga: Parpol Bisa Namai Halte, Ini Strategi Baru Pemprov DKI Tambah Pemasukan Tanpa Bebani Warga

Nggak cuma bangunan utama, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jalan kawasan, sistem utilitas terpadu, hingga pengelolaan air lewat embung dan kolam retensi. Semua ini disiapkan untuk mendukung konsep kota pintar yang jadi identitas IKN.

Dengan target rampung 2027–2028, proyek ini diharapkan jadi simbol perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bukan cuma pindah lokasi, tapi juga upgrade cara kerja negara jadi lebih modern, efisien, dan terintegrasi.