PresGoNews.com, Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi perhatian publik. Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara ini. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11). Dua tersangka lainnya adalah Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso.
Baca juga: Reshuffle Prabowo Geser Sejumlah Pejabat, dari Menteri hingga Kapolri
Menurut penjelasan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung selama periode 2025 hingga Oktober 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa melalui prosedur verifikasi yang diwajibkan.
Sasaran penyadapan juga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha turut disebut dalam penyelidikan perkara ini.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep Safrudin pada, Selasa (3/11).
Perkara ini semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan penghapusan file hasil penyadapan dan jejak aktivitas elektronik pada Oktober 2026. Aktivitas tersebut kemudian dilaporkan pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Polisi juga menyita 11 unit telepon genggam, satu iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.
Baca juga: Kapolri Mutasi 424 Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti
Ketiga tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum terkait penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Meski demikian, perkara Listyo Sigit dan dua tersangka lainnya masih harus melalui proses hukum.
Penetapan tersangka bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Pembuktian dan penentuan kesalahan tetap menjadi kewenangan pengadilan.