BGN Siapkan Market Place Khusus Bahan Baku MBG, Enam Komoditas Jadi Prioritas
Redaksi
September 15, 2026 5:00 pm
.
2 min read
PresGoNews.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan Market Place khusus pengadaan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membuat proses pengadaan bahan makanan untuk program tersebut lebih transparan dan mudah dipantau.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan Market Place ini nantinya mengadopsi sistem yang mirip dengan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Lewat sistem digital tersebut, proses pembelian bahan baku bisa tercatat dengan lebih jelas, mulai dari pemasok, harga, transaksi hingga urusan perpajakan.
Baca juga: Keracunan MBG di Sidoarjo, BGN Suspend SPPG dan Copot Kepala Dapur
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono pada, Sabtu (12/9).
Kehadiran Market Place ini juga menjadi langkah baru dalam membangun rantai pasok MBG yang lebih teratur. BGN tidak ingin pengadaan bahan makanan berjalan tanpa sistem yang jelas, terutama karena program MBG melibatkan kebutuhan pangan dalam jumlah besar.
Enam bahan pangan jadi prioritas
Pada tahap awal, BGN akan memasukkan enam komoditas utama ke dalam Market Place tersebut. Bahan yang disiapkan meliputi daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
Pemasok yang ingin masuk ke sistem juga akan melalui proses verifikasi atau verified seller. Mekanisme ini disiapkan agar BGN dapat mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam pengadaan bahan baku MBG.
Selain transparansi, BGN juga ingin pengadaan bahan baku mampu menggerakkan ekonomi daerah. Dapur MBG nantinya diarahkan membeli bahan dari pemasok lokal selama kebutuhan tersedia di wilayah tersebut.
Baca juga: Keracunan MBG di Karo, Kondisi Siswi yang Diduga Hilang Ingatan Terus Diperiksa
“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” kata Sudaryono pada, Sabtu (12/9).
Market Place khusus bahan baku MBG tersebut ditargetkan mulai berjalan pada akhir September atau awal Oktober 2026. Jika terealisasi, sistem ini diharapkan membuat pengadaan lebih tertata sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha pangan di berbagai daerah.
Baca Juga