Podcast Deny Sumargo soal Utang Negara Banjir Pro Kontra, Netizen Nilai Terlalu Cepat Menyimpulkan Kemenkeu

PresGoNews.com, Jakarta – Podcast yang mempertemukan Deny Sumargo dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendadak ramai dibahas di media sosial. Bukan hanya karena mengangkat topik utang negara yang selalu sensitif, tetapi juga karena jalannya diskusi dinilai memicu perdebatan. Banyak netizen menilai Densu terkesan memojokkan narasumber Kemenkeu dan seolah lebih memahami persoalan utang negara dibanding penjelasan yang sedang disampaikan.

Momen yang paling banyak dibicarakan terjadi ketika Deny Sumargo bertanya apakah utang Indonesia pernah turun. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh pihak Kemenkeu yang mengatakan bahwa nominal utang memang belum pernah turun, tetapi rasio utangnya pernah mengalami penurunan.

Baca juga: Kemenkeu Sebut Pelemahan Dolar Bukan Cerminan Masalah Ekonomi Indonesia

Sebelum penjelasan itu selesai, Densu kemudian menyela dengan mengatakan, “Kalau main rasio mah, bisa beda cerita dong.” Pernyataan tersebut langsung dibalas oleh narasumber Kemenkeu dengan kalimat, “Jadi gini, mau saya ajarin enggak?”

Cuplikan video itu dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memancing beragam komentar. Ada yang mengapresiasi Densu karena dianggap berani mengajukan pertanyaan yang selama ini ingin diketahui masyarakat. Namun, tidak sedikit pula yang menilai cara penyampaiannya justru membuat pembahasan kehilangan konteks karena penjelasan mengenai rasio utang belum selesai disampaikan.

Rasio utang bukan sekadar cara melihat angka dari sisi berbeda

Salah satu bagian yang paling ramai diperdebatkan adalah ketika Densu menyebut bahwa rasio utang merupakan “beda cerita” dibanding utang itu sendiri. Kalimat tersebut membuat banyak netizen memberikan koreksi karena menilai rasio utang bukan sekadar cara lain untuk melihat angka, melainkan indikator utama yang memang digunakan hampir seluruh negara dalam mengukur kesehatan fiskal.

Dalam penjelasannya, pihak Kemenkeu menerangkan bahwa yang menjadi perhatian bukan hanya jumlah utang secara nominal, tetapi juga kemampuan ekonomi suatu negara untuk mengelolanya. Ukuran yang digunakan adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau debt to GDP ratio.

Konsepnya sebenarnya cukup sederhana. Jika seseorang memiliki utang Rp1 miliar tetapi berpenghasilan Rp100 juta setiap bulan, kondisi keuangannya tentu berbeda dengan orang yang memiliki utang Rp200 juta tetapi hanya berpenghasilan Rp2 juta per bulan. Nilai utang memang penting, tetapi kemampuan membayarnya menjadi faktor yang jauh lebih menentukan.

Logika yang sama berlaku pada sebuah negara. PDB menggambarkan seberapa besar aktivitas ekonomi yang mampu dihasilkan dalam satu tahun. Karena itu, negara dengan ekonomi besar umumnya memiliki kapasitas lebih kuat untuk mengelola utang dibanding negara dengan ekonomi yang lebih kecil.

Contohnya bisa dilihat dari Jepang yang memiliki rasio utang sangat tinggi, bahkan melampaui 250 persen terhadap PDB. Meski begitu, perekonomiannya tetap berjalan karena memiliki kapasitas ekonomi yang besar. Sebaliknya, Yunani pernah mengalami krisis utang bukan semata-mata karena nilai utangnya, tetapi karena kemampuan ekonominya melemah sehingga beban utang menjadi sulit ditanggung.

Gambaran sederhana rasio hutang

Sebagai contoh, bayangkan ada dua orang yang sama-sama punya utang Rp100 juta. Orang pertama memiliki penghasilan Rp50 juta per bulan, sedangkan orang kedua hanya berpenghasilan Rp5 juta per bulan. Meski nominal utangnya sama, kemampuan keduanya untuk membayar jelas berbeda. Orang pertama relatif lebih mampu melunasi utangnya dibanding orang kedua. Nah, konsep yang sama juga berlaku pada negara. Yang dilihat bukan hanya besarnya utang, tetapi juga seberapa besar “penghasilan” negara melalui PDB untuk menopang utang tersebut.

Dengan kata lain, rasio utang bukanlah “cerita yang berbeda” dari utang itu sendiri. Rasio justru menjadi ukuran yang menjelaskan apakah jumlah utang tersebut masih berada dalam kapasitas ekonomi yang mampu dikelola atau tidak.

Mungkin ada yang bilang, “Kalau utangnya tetap ada, berarti sama saja dong, rugi-rugi juga kan?”

Sekilas memang terlihat begitu. Tapi yang perlu dilihat bukan hanya jumlah utangnya, melainkan apakah utang tersebut membuat kemampuan membayar menjadi lebih kuat.

Contohnya, seseorang meminjam Rp1 juta untuk mengembangkan usaha. Utangnya memang masih Rp1 juta, tetapi dari uang pinjaman itu ia bisa membeli alat atau memperbesar usaha sehingga menghasilkan keuntungan. Artinya, utang tersebut menjadi lebih mudah dibayar karena pinjaman itu menciptakan sumber pendapatan baru.

Hal yang sama berlaku pada negara. Jika utang digunakan untuk hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau sektor yang mendorong ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara bisa ikut meningkat.

Jadi, utang tidak hanya dilihat dari apakah nominalnya berkurang atau tidak, tetapi juga apakah utang tersebut mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada bebannya.

Viralnya potongan podcast itu membuat kolom komentar dipenuhi berbagai pendapat. Sebagian netizen tetap membela Densu karena menganggap ia hanya menyampaikan keresahan masyarakat yang selama ini sering melihat angka utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun.

Baca juga: Mahasiswa Undip Serahkan Pigura Berisi Somasi ke Menkeu Purbaya, Soroti Kondisi Ekonomi dan Anggaran Negara

Sejumlah netizen juga berpendapat bahwa diskusi tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk memberikan edukasi kepada publik mengenai cara membaca data ekonomi secara utuh. Mereka menilai menyampaikan keresahan kepada pemerintah akan lebih bermanfaat jika dilakukan secara diskusi, dengan menanamkan bersikap saling menghargai dan berpikir objektif.

Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, viralnya podcast ini menunjukkan bahwa isu utang negara masih menjadi topik yang menarik perhatian publik. Di sisi lain, perdebatan tersebut juga mengingatkan bahwa memahami kondisi ekonomi sebuah negara tidak cukup hanya melihat besarnya nominal, tetapi juga perlu memahami indikator lain seperti rasio utang terhadap PDB yang selama ini menjadi acuan dalam menilai kesehatan fiskal suatu negara.